Bantuan ini akan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menggantikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang sebelumnya telah disalurkan pada akhir 2023.
Besaran program bantuan sosial ini adalah sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bansos berbentuk uang tunai ini akan diberikan pada Januari hingga Maret 2024. Jadi, total BLT Pangan yang akan diterima setiap KPM adalah Rp 600 Ribu.
Namun begitu, penggelontoran berbagai bansos ini menjadi sorotan publik karena dilakukan menjelang pemilihan umum presiden atau Pilpres pada 14 Februari mendatang. Seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT Pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Dalam Laporan Koran Tempo, berjudul "Utak-Atik Sumber Anggaran BLT 2024" , sumber Tempo mengatakan bahwa Sri Mulyani ditekan oleh Jokowi untuk mengalokasikan duit negara untuk bansos. Rencana penyaluran bansos ini ternyata sudah lama, yakni sejak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Adapun pemerintah telah menetapkan program BLT Pangan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Program ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024 dengan fokus pada sensitivitas harga pangan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi sesuai target di kisaran 1,5 - 3,5 persen pada 2024. Salah satunya adalah dengan memberikan program bantuan pangan.
“Dan bantuan langsung tunai (BLT) dengan judul Mitigasi Risiko Pangan untuk 3 bulan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat di Jakarta pada Senin, 29 Januari 2024 .
Ketua Umum Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa program bansos ini menggantikan BLT El Nino dan akan dievaluasi selama tiga bulan. “Bulan pertama diberikan sekitar bulan Februari dan besarnya Rp 200 ribu per bulan,” kata Airlangga.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kucuran bansos yang diberikan pemerintah beberapa waktu terakhir terlampau kental akan motif politik dibanding menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin.
“Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos seperti BLT atau bantuan pangan akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi Sinterklas untuk mendukung salah satu calon,” katanya.
Sumber: tempo